PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara  pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk  kegiatan pelayanan publik.

Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain.

Organisasi penyelenggara pelayanan  publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, adalah satuan kerja pada unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang secara langsung melaksanakan kegiatan pelayanan publik.

Pelaksana pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik di bidang kelautan dan perikanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor  32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 13 Agustus 2014.

Pelayanan Publik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang meliputi :

  1. Penerimaan Taruna Baru Tingkat Akademi Perikanan dengan tujuan menyeleksi taruna baru yang akan masuk ke akademi/politeknik agar sesuai kebutuhan dan kualifikasi standar yang telah ditentukan.
  2. Pelatihan BST (Basic Safety Training) dengan tujuan menyediakan informasi pelatihan BST kepada pelaut/calon pelaut dan masyarakat.
  3. Sertifikasi ANKAPIN dan ATKAPIN (Pelatihan calon Ahli Nautika dan Ahli Teknika Kapal Perikanan) dengan tujuan
    • Memberikan informasi Sertifikasi ANKAPIN dan ATKAPIN profesi kelautan untuk taruna dan masyarakat nelayan
    • Menghasilkan lulusan pelatihan yang siap disertifikasi sebagai Ahli Nautika dan Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

 

Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang

     Jl. Baru Tanjungpura-Klari Kelurahan Karang Pawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Jawa Barat

     panitera@poltekkpkarawang.ac.id
      Google Map -6.2834080, 107.3037570
     https://twitter.com/PoltekKarawang
      32398 Visitors // 3 Visitors Today